Tolak Penindasan Kaum Buruh

Oleh: Abdul Haris Syafi’i – KP Komisariat KAMMI Ulul Albab Malang
Masa Jihad 2015-2016

Momentum Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei seharusnya menjadi momentum penting di negeri ini. Momentum tersebut sudah sepantasnya diperingati oleh seluruh lapisan masyarakat, mengingat nasib kaum buruh yang sering kali diabaikan oleh pemerintah. Bahkan tak jarang, pemerintah menjadikan kaum buruh sebagi korban atas keserakahan perusahaan dan pemilik modal. Keberpihakan pemerintah terhadap investor asing makin memperjelas bagaimana pemerintah di negeri ini mencekik dan menindas kaum buruh.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan merupakan bukti nyata pemerintah tidak seutuhnya berpihak pada kaum buruh. Beberapa pasal didalamnya dinilai sangat merugikan bagi kaum buruh, KHL ( Kebutuhan Hidup Layak ) yang ditinjau 5 tahun sekali, tidak berfungsinya Dewan Pengupahan, kenaikan upah berdasar tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan pemberlakuan aturan tentang kerja kontrak atau outsourching merupakan segelintir kecil dari aturan-aturan yang mengekang nasib kaum buruh. Aturan yang memupus harapan kaum buruh untuk hidup sejahtera.

            UU No. 13 tahun 2003 Pasal 88 “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” sepertinya hanya menjadi semboyan belaka. Terlepas dari itu, realita justru menampilkan hal yang sebaliknya. Buruh tak ubahnya robot yang bernyawa, hak-haknya dikebiri oleh perusahaan dan pemilik modal. Upah yang minim menjadikan kaum buruh tak ada bedanya dengan budak yg hanya cukup untuk sesuap nasi. Bahkan ditengah perputaran roda-roda mesin pabrik, kaum buruh dipaksa untuk menahan lapar yang menganga. Belum lagi permasalahan keluarga dirumah yang harus dihadapi, cita-cita menyekolahkan anak kejenjang yang lebih tinggi terbentur kerasnya “tembok” biaya pendidikan yang mahal. upah minim lagi-lagi menjadikan hambatan besar bagi kaum buruh untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. upah hanya sebatas kebutuhan bertahan hidup saja.

            Oleh sebab itu, buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Malang Bersatu menuntut: Cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan; usut tuntas kasus kriminalisasi Terhadap aktivis buruh; Hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing; tolak PHK sepihak; Naikkan Upah Layak bagi buruh; Pertisipasi buruh dalam kebijakan pabrik; Berikan jaminan pendidikan dan kesehatan yang layak bagi buruh; Berikan kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi buruh.

            Puisi ini kupersembahkan untuk perjuangan kaum buruh.

Meradang

Kawan.

Hari ini kuingatkan pada Negeri ini

Kulepas kebungkamanmu yang membelenggu

Ku ajak engkau bersuara

Bersama kita guncangkan dunia

Kawan.

Ku ingin Negeri ini peduli denganmu

Ku ingin pemilik modal itu mengerti akan hak mu

Bahwa engkau bukanlah budak

Bahwa engkau bukanlah buruh murahan

Bahwa engkau bukanlah robot yang bernyawa

Kawan.

Ku ingin mereka mengerti atas penderitaanmu

Menahan lapar yang menganga ditengah putaran roda pabrik mesin

Menangis dipojok-pojok ruang produksi

Meradang diantara barisan truck-truck pengangkut

Kawan,

Aku disini, dan lihatlah

Lantangku berkata, menyuarakan nasibmu

Kerasnya teriakanku, mengadvokasikan hak-hakmu

Kata-kataku, mengingatkan rasa kemanusiaan

Ucapku menolak penindasanmu

Malang, 01 Mei 2016